Terdapat suatu proses perubahan yang membedakan dua dekade terakhir ini dengan periode sebelumnya, baik dalam konteks global maupun nasional. Proses perubahan tersebut adalah berkembang pesatnya laju urbanisasi. Secara global sebagaimana diprediksi oleh PBB, jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2025 akan mencakup kurang lebih 60% dari populasi dunia. Berbeda dengan kecenderungan yang terjadi sebelumnya, ketika ledakan pertumbuhan perkotaan terjadi di negara-negara maju, perkembangan perkotaan abad ke-21 ini akan lebih banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang. Dalam dua dasawarsa ke depan, diperkirakan jumlah penduduk perkotaan di negara-negara sedang berkembang akan mencapai angka 50-60% dari total populasinya. Untuk Indonesia sendiri, diperkirakan oleh Bappenas, jumlah penduduk perkotaan akan meningkat dengan laju 4% per tahun, sehingga pada tahun 2020 jumlah populasi penduduk perkotaan akan mencapai 60% dari penduduk Indonesia. Perkembangan penduduk perkotaan membawa implikasi meningkatnya kebutuhan perumahan, prasarana dan fasilitas perkotaan. Ini akan menjadi masalah karena pada kondisi sekarang saja, tingkat penyediaan prasarana dan fasilitas perkotaan tersebut masih tidak sebanding dengan permintaan yang ada. Sebagai akibatnya, adanya kelangkaan tersebut berakibat kepada munculnya permasalahan dalam aspek sosial dan ekonomi. Munculnya kawasan-kawasan kumuh dan meningkatnya jumlah penduduk miskin di kota (urban poverty) adalah salah satu konsekuensi dari ketidakseimbangan tersebut. Sementara permasalahan-permasalahan tersebut belum mendapatkan jawaban pemecahannya, terdapat kecederungan lain dari sisi pengelolaan pembangunan pada skala kota dan wilayah. Keterbatasan pemerintah dalam pembangunan perkotaan dan wilayah telah mendorong munculnya sebuah paradigma baru pentingnya pelibatan pihak lain (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan permasalahan dan konstelasi dalam pembangunan perkotaan ini berdampak terhadap perencanaan yang lebih baik yang adaptif terhadap perubahan. Ini jelas membutuhkan keahlian dalam bidang perencanaan yang memadai. Di Indonesia keberadaan perencana ini masih menjadi kendala, karena secara kuantitas masih di bawah kebutuhan nyata. | ||
